SUARA MERDEKA, Jakarta – Gerakan Pemuda Mahasiswa Nasional (GAANAS) menyuarakan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai tidak bersikap tegas menyikapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal oleh PT Pulau Sambu Guntung dan PT RSUP di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir.
Dalam keterangan resminya, Rabu (23/4/2025) Ahmad Fauzi, Wakil Presidium GAANAS, menyampaikan bahwa kebijakan PHK terhadap lebih dari 3.000 karyawan oleh perusahaan yang tergabung dalam Sambu Group telah mengejutkan publik, terutama masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada sektor kelapa.
“Kabupaten Indragiri Hilir adalah tulang punggung ekonomi kelapa di Indonesia. Kami dijuluki Negeri Seribu Parit, Hamparan Kelapa Dunia. Ketika perusahaan sebesar Pulau Sambu melakukan PHK secara massal dengan alasan yang tidak logis, maka ini adalah sinyal bahaya bagi ekonomi masyarakat kami,” ujar Fauzi, yang juga merupakan mantan Ketua HMI Cabang Tembilahan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau, termasuk Gubernur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, belum menunjukkan ketegasan atau langkah konkret dalam menangani permasalahan tersebut. Ia menilai, jika tidak segera diselesaikan, krisis ini dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan sosial di Indragiri Hilir.
“Jika kita berpikir dengan cara primitif dan pasif, maka PHK ini akan membawa dampak buruk berkepanjangan. Pemerintah harus menggunakan pendekatan sosiologis dan berpikir modern. Harus ada solusi jangka pendek, menengah, dan panjang,” tambah mahasiswa S2 Universitas Nasional (UNAS) tersebut.
GAANAS menyatakan akan melakukan kajian internal dan menyurati kementerian terkait, termasuk Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian BUMN. Jika upaya advokasi tidak membuahkan hasil, mereka membuka opsi untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.
“Ini bukan hanya soal PHK. Ini tentang masa depan ekonomi masyarakat. Kami khawatir jika dibiarkan, akan terjadi peningkatan kriminalitas sebagai dampak sosial dari pengangguran massal,” pungkas Fauzi.
