SUARA MERDEKA, Jakarta – Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Bangsa (GPMPB) menegaskan sikap tegasnya menyoal dinamika politik anggaran Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi.
Audiensi bersama DPRD Provinsi Jawa Barat, difasilitasi oleh Komisi I DPRD Fraksi PDIP Provinsi Jawa Barat yakni Dewan DPRD Dapil 1 Rafael Situmorang dan Tuti Turimayati Dapil 3 Jawa Barat membuka tabir praktik sentralisasi kekuasaan yang mengabaikan aspirasi rakyat, Kamis (22/5/2025).
1. Anggaran Bukan Barang Mainan Elite
APBD harus lahir dari partisipasi rakyat, bukan dikurung di balik meja rapat sempit. Kami mengecam gaya perencanaan anggaran yang menutup ruang DPRD dan masyarakat. Jika DPRD dikesampingkan, keadilan fiskal dan akuntabilitas hanyalah ilusi.
2. Gaya Kepemimpinan Sentralistik Harus Dihentikan
Pergeseran kewenangan anggaran sepenuhnya ke tangan eksekutif mencederai Undang-Undang 23/2014 dan UU MD3. Kami tidak akan tinggal diam saat DPRD hanya menjadi stempel keputusan yang sudah jadi.
3. Hak Konstitusional DPRD Wajib Dijalankan
DPRD memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat—gunakanlah! Kami menuntut Dewan untuk segera menyalakan alarm pengawasan, bukan membisu di ruang rapat.
4. Transparansi dan Digitalisasi Informasi Anggaran
Segera buka akses RKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD secara online—real time! E-musrenbang dan dashboard publik harus jadi standar baru agar rakyat bisa ikut memantau.
5. Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat
Anggaran harus berpihak kepada pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Jangan biarkan angka-angka belaka menutupi fakta ketimpangan di lapangan.
6. Libatkan Masyarakat Sipil dan Akademisi
Forum–forum anggaran bukan sekadar panggung retorika. Ajak organisasi masyarakat dan akademisi untuk menajamkan kualitas kebijakan. Kritik bukan sekadar dibaca tapi dijawab.
Demokrasi lokal bukan slogan. Jika akar partisipasi dipangkas, maka otonomi daerah akan layu sebelum berkembang. GPMPB mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD untuk segera merespons tuntutan ini: kembalikan hak perwakilan rakyat, bebaskan anggaran dari dominasi segelintir elit, dan pulihkan kepercayaan publik.
