SUARA MERDEKA INDONESIA, Muara Enim — Memasuki 100 hari kerja Bupati Muara Enim H. Edison, SH., MH. dan Wakil Bupati Drs. H. Kurniawan, MM., sejumlah elemen masyarakat mulai angkat bicara. Salah satunya datang dari Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) Cabang Muara Enim yang menyoroti belum meratanya dampak program kerja kepala daerah di seluruh kecamatan. (04/06/2025)
Ketua GAASS Muara Enim, Nanda Adi, menilai bahwa hingga saat ini belum terlihat dampak nyata dari program 100 hari kerja pemerintah daerah secara menyeluruh, terutama untuk wilayah-wilayah terpencil dari total 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim.
“Program kerja yang diusung dalam tagline MEMBARA belum benar-benar terasa hingga ke seluruh pelosok desa. Kesan yang muncul justru adanya prioritas terhadap kecamatan yang menjadi basis pemenangan dalam Pilkada lalu. Ini tentu perlu digarisbawahi. Ketika seseorang telah resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati, maka sudah seharusnya bersikap netral dan mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang dukungan politik,” tegas Nanda.
Ia juga mengajak seluruh elemen, mulai dari pemuda, mahasiswa, hingga masyarakat umum, untuk bersinergi dalam membangun Kabupaten Muara Enim. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan membantu mempercepat pembangunan dan pemerataan, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh.
Lebih lanjut, GAASS juga menyoroti sejumlah persoalan lama yang belum terselesaikan, salah satunya adalah penataan sektor pertambangan batu bara yang dinilai masih semrawut dan perlu pembenahan secara menyeluruh.
Tak hanya itu, Nanda Adi juga menyinggung terkait pemanggilan Bupati Muara Enim oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tanah di BPN Palembang.
“Tentunya kami sangat menyayangkan hal ini. Kami meminta Bupati H. Edison, SH., MH. agar segera memberikan klarifikasi secara terbuka dan memastikan dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Kabupaten Muara Enim membutuhkan pemimpin yang bersih dan berintegritas tinggi,” pungkasnya.
GAASS menegaskan bahwa evaluasi terhadap 100 hari kerja ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah. Mereka berharap kritik yang disampaikan bisa menjadi bahan introspeksi dan perbaikan ke depan demi kemajuan Muara Enim yang adil, merata, dan bermartabat.
