SUARA MERDEKA INDONESIA, Jakarta — Puluhan pemuda dan mahasiswa asal Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, yang tergabung dalam Pemuda Selangit Bersatu dan Gerakan Mahasiswa Silampari, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penagihan janji kampanye dan evaluasi terhadap 100 hari kerja Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, dan Wakil Bupati Hj. Suwarti. Selain itu, massa juga menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Dalam aksinya, massa menyampaikan tujuh tuntutan utama yang menjadi bagian dari janji kampanye kepala daerah, namun dinilai belum terealisasi secara menyeluruh:
1. Percepatan realisasi program Jalan Mulus hingga ke seluruh desa.
2. Implementasi program Beasiswa 1 Desa 1 Sarjana.
3. Pengadaan seragam sekolah gratis untuk siswa.
4. Kelanjutan dan penguatan program Rumah Tahfiz Al-Qur’an.
5. Pengadaan 1 Mobil Ambulans per Desa.
6. Audit kegiatan Paskibraka di Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2023–2024.
7. Pemeriksaan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat daerah.
Koordinator lapangan aksi, Yogi Renaldi, dalam keterangannya kepada awak media menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa dan pemuda terhadap kondisi riil di daerah, terutama terkait infrastruktur dan janji politik yang belum dirasakan masyarakat secara merata.
“Kondisi jalan rusak parah yang viral di media sosial adalah salah satu contoh nyata. Hingga kini, belum ada langkah konkret dari Bupati Musi Rawas untuk memperbaiki akses jalan yang menjadi urat nadi perekonomian warga. Ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk kepedulian kami terhadap daerah,” tegas Yogi.
Lebih jauh, Yogi dan rekan-rekannya mendesak KPK RI agar segera turun langsung ke Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Musi Rawas, apabila ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi.
“Kami meminta agar KPK memeriksa Bupati Musi Rawas jika terdapat indikasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Bila terbukti, kami mendesak agar proses hukum ditegakkan secara adil dan transparan,” ujarnya.
Massa juga menyampaikan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta lebih besar jika tuntutan mereka tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait, khususnya KPK dan pemerintah daerah.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB tersebut berjalan tertib dengan pengawalan dari aparat keamanan.
