SUARA MERDEKA INDONESIA, Kayuagung – Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPD PGK) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD OKI, Rabu (4/6/2025). Aksi ini menjadi simbol kekecewaan sekaligus mosi tidak percaya terhadap kinerja wakil rakyat yang dinilai abai terhadap aspirasi konstituen.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPD PGK OKI, Rivaldy Setiawan, SH, yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan, aksi tersebut berjalan tertib dan damai. Turut hadir Ketua LBH PGK OKI, Albadrul Maniru, SH, selaku koordinator aksi.
“Kami datang dengan itikad baik untuk berdialog langsung dengan pimpinan DPRD OKI. Namun sejak Desember 2024 hingga Mei 2025, tiga surat permohonan audiensi yang kami kirim tak mendapat tanggapan. Hari ini pun kami hanya diberi jawaban bahwa seluruh anggota dewan sedang melakukan dinas luar,” tegas Rivaldy kepada awak media.
Kondisi tersebut, lanjutnya, memperkuat kesan bahwa para wakil rakyat tengah “menghilang” dari ruang komunikasi publik dan tanggung jawab konstitusionalnya.
Senada, Albadrul Maniru menilai ketidakhadiran seluruh anggota dewan dalam momen penting ini merupakan bentuk pengabaian terhadap suara rakyat. Menurutnya, PGK OKI tidak mengajukan tuntutan berlebihan, hanya menginginkan forum dialog yang terbuka dan responsif.
“Ini bentuk keresahan masyarakat yang sudah berulang kali diabaikan. Aksi damai yang kami gelar pun tidak digubris. Ini bukan hanya soal kecewa, tapi soal prinsip keterwakilan rakyat yang seharusnya dijaga,” tegas Albadrul.
Sementara itu, Iqbal, Kepala Bagian Program DPRD OKI, melalui sambungan telepon, menyampaikan bahwa seluruh anggota dewan tengah melaksanakan dinas luar daerah. Namun, pihaknya memastikan bahwa Ketua DPRD OKI beserta jajaran pimpinan akan menerima audiensi PGK OKI pada tanggal 13 Juni 2025.
Sebagai bentuk akuntabilitas, massa aksi menuntut agar pernyataan tersebut dituangkan dalam jaminan tertulis. Mereka juga menyatakan siap menggelar aksi lanjutan jika komitmen itu tidak direalisasikan.
“Ini harus menjadi alarm bagi masyarakat OKI. Sangat ironis, dari 45 anggota DPRD tidak satu pun hadir. Jika pada 13 Juni mendatang tidak ada kejelasan, kami akan gelar Aksi Jilid II,” tandas Rivaldy.
Aksi damai ini menjadi catatan penting tentang krisis komunikasi antara lembaga legislatif dan masyarakat. DPD PGK OKI menegaskan bahwa perjuangan menyuarakan aspirasi tidak akan berhenti sampai para wakil rakyat benar-benar hadir dan mendengarkan.
