SUARA MERDEKA INDONESIA, Palembang — Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Ogan Komering Ilir (IMOKI), Medi Susanto, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) untuk segera mengambil tindakan atas dugaan penyalahgunaan jalur keberangkatan haji oleh pejabat tinggi daerah, yakni Sekretaris Daerah OKI, Ir. Asmar Wijaya.
Desakan ini mencuat setelah viralnya video dan pemberitaan mengenai keberangkatan haji Ir. Asmar Wijaya dan istrinya melalui jalur khusus yang diduga tidak melalui antrean reguler seperti warga masyarakat pada umumnya.
Judul & Sumber Pemberitaan:
“Sekda OKI dan Istri Berangkat Haji 2025 Diduga Gunakan Jalur Khusus”
Sumber: https://www.instagram.com/reel/C8HhcwZSHCA
“Jika benar keberangkatan itu memanfaatkan jalur khusus secara tidak sah atau menggunakan fasilitas negara, maka itu bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga dapat masuk dalam ranah hukum pidana,” ujar Medi Susanto saat diwawancarai di Palembang, Rabu (29/5/2025).
Medi menegaskan, Kejaksaan Negeri OKI harus segera turun tangan untuk menyelidiki asal-usul dana, prosedur administrasi, dan kemungkinan adanya unsur gratifikasi atau penyalahgunaan jabatan.
“Ini harus dibuka secara terang, jangan sampai masyarakat terus dipertontonkan ketimpangan moral dan hukum dari elit birokrasi,” katanya.
Lebih lanjut, IMOKI juga mendesak Bupati OKI untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja dan integritas Sekda Ir. Asmar Wijaya. “Sebagai pembina kepegawaian tertinggi di daerah, Bupati punya tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan tidak ada penyimpangan oleh pejabat di bawahnya,” tegas Medi.
Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, penyalahgunaan wewenang atau akses fasilitas negara untuk keuntungan pribadi adalah tindakan yang dapat dipidana.
IMOKI memastikan akan mengawal isu ini hingga tuntas dan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri OKI dalam waktu dekat jika tidak ada langkah konkret dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah.
“Kami siap turun ke jalan. Ini bukan hanya soal haji, ini soal keadilan dan integritas birokrasi di hadapan rakyat,” pungkas Medi Susanto.
