SUARA MERDEKA, Jakarta – Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) Cabang Palembang menyoroti insiden kecelakaan kerja di PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) yang menewaskan seorang pekerja usai terjatuh dari ketinggian sekitar 10 meter. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak PT Pusri maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel mengenai kejadian tragis tersebut.
Menanggapi peristiwa itu, GAASS menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Disnakertrans Sumsel, Rabu (24/4/2025). GAASS Cabang Palembang menuntut agar insiden tersebut tidak diabaikan dan segera diusut tuntas.
Dalam orasinya, Ketua Umum GAASS Cabang Palembang, Gusti Hartono, menyampaikan bahwa ini bukan kali pertama terjadi kecelakaan kerja di PT Pusri.
“Yang mengejutkan, insiden ini baru diketahui oleh aparat kepolisian sehari setelah kejadian. Artinya, ada dugaan kuat bahwa PT Pusri mencoba menutupi kecelakaan tersebut dari publik,” ujar Gusti di hadapan massa aksi.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang telah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, kelalaian dalam penerapan K3 bisa berdampak fatal terhadap keselamatan pekerja.
“Kita mempertanyakan, apakah pihak dinas terkait benar-benar menjalankan fungsinya dalam melakukan evaluasi dan pengawasan sebelum memberikan surat kelayakan K3 kepada PT Pusri? Jangan sampai ada permainan di balik layar yang merugikan para pekerja,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Disnakertrans Sumsel bersama jajaran menyatakan bahwa investigasi masih berlangsung dan akan dilanjutkan bersama DPRD Sumsel Komisi V. Mereka juga mengapresiasi langkah mahasiswa yang terus mengawal isu ini.
Sementara itu, Wahyu selaku koordinator lapangan aksi menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan aksi lanjutan apabila tidak ada kejelasan dan pertanggungjawaban yang konkret dari PT Pusri maupun Disnakertrans.
“Kami akan tetap mengawal dan bila perlu menggelar aksi jilid selanjutnya. Jangan sampai nyawa pekerja dianggap remeh akibat kelalaian perusahaan dan lemahnya pengawasan,” tutup Wahyu.
