SUARA MERDEKA, Jakarta – Ketua Umum Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) Cabang OKU Selatan, Mustamirul Akbar, mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) untuk segera memeriksa Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan atas dugaan keterlibatan mereka dalam kasus korupsi.
Aksi unjuk rasa digelar oleh GAASS OKU Selatan di halaman kantor Kejati Sumsel, Jum’at (24/4/2025) menyuarakan aspirasi terkait dugaan korupsi yang menyeruak pada empat proyek di bawah Dinas PUPR serta persoalan tunjangan sertifikasi guru dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) di lingkungan Dinas Pendidikan OKU Selatan.
Dalam orasinya, Mustamirul Akbar menegaskan bahwa praktik korupsi di OPD Kabupaten OKU Selatan seolah menjadi kebiasaan yang dibiarkan tanpa tindakan tegas.
“Jangan sampai Kabupaten OKU Selatan menjadi sarang bagi oknum yang hanya ingin memperkaya diri dari jabatan. Kami mendesak Kejati Sumsel untuk tidak tutup mata dan menunjukkan taringnya. Jika tidak ditindak, ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di daerah,” ujarnya.
Ia mengutip pernyataan dari Kejaksaan Agung RI bahwa korupsi adalah musuh bersama dan tidak boleh diberi ampun. Oleh karena itu, menurut Mustamirul, sudah seharusnya Kejati Sumsel segera bergerak cepat menanggapi laporan masyarakat dan mahasiswa.
Menanggapi hal ini, Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari menyampaikan bahwa pihaknya menerima dan mencatat seluruh poin tuntutan dari massa aksi.
“Kami mengapresiasi penyampaian aspirasi ini dan akan melakukan proses lebih lanjut sesuai aturan. Kami pun berharap publik tetap mengawal kasus ini hingga tuntas,” ujar Vanny.
Sebagai bentuk keseriusan, Mustamirul menegaskan bahwa GAASS OKU Selatan akan melanjutkan aksi jika dalam waktu 4×24 jam belum ada langkah nyata dari Kejati Sumsel, termasuk pemanggilan terhadap dua kepala dinas yang dimaksud.
“Jika dalam empat hari ke depan belum ada tindakan, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak. Ini belum selesai, kami akan terus kawal sampai tuntas dan keadilan ditegakkan,” pungkas Akbar.
Rangkaian aksi ini menjadi sorotan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah, serta bukti bahwa elemen pemuda dan mahasiswa tak tinggal diam terhadap dugaan penyimpangan yang merugikan rakyat.
