SUARA MERDEKA, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka agenda kenegaraan yang telah disusun secara resmi oleh pemerintah.
Kunjungan ini direspons serius oleh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, dengan persiapan ketat untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberi kesan bahwa kondisi di Sumatera Selatan stabil dan terkendali.
Namun di balik penyambutan yang seremonial tersebut, muncul kritik tajam dari masyarakat yang merasa tidak mendapat ruang untuk menyampaikan realitas yang mereka alami secara langsung kepada kepala negara.
Dalam sebuah pernyataan terbuka Ketua Umum Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) Andi Leo mempertanyakan mengapa hanya pemerintah yang diberikan hak menyampaikan narasi tentang keadaan daerah, sementara suara rakyat seolah diredam oleh sistem keamanan yang membatasi akses langsung kepada Presiden.
“Apakah kami, rakyat biasa, dianggap sebagai ancaman bagi Presiden hanya karena ingin menyampaikan kebenaran yang kami alami di Sumatera Selatan?,” kata Andi dalam keterangan resminya kepada tim suaramerdekaindonesia.com, Selasa (23/4/2025).
Andi menilai kehadiran Presiden seharusnya menjadi momentum untuk mendengarkan langsung jeritan rakyat, bukan hanya menjalankan agenda protokoler bersama pemerintah. Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti berbagai persoalan struktural yang tengah melanda Sumsel, mulai dari konflik agraria, perampasan lahan oleh korporasi, eksploitasi sumber daya alam oleh para mafia, hingga lemahnya penegakan hukum terhadap praktik ilegal seperti penambangan liar (illegal drilling).
“Petani kami kesulitan pupuk, infrastruktur dasar seperti irigasi tak kunjung dibangun. Kami tak butuh diajari menanam padi yang kami butuhkan adalah pemimpin yang melindungi ruang hidup kami dari gangguan korporasi,” lanjut Andi.
GAASS juga mengkritisi lemahnya respon pemerintah terhadap dugaan korupsi di tubuh birokrasi Sumatera Selatan serta lemahnya penegakan hukum oleh aparat terhadap praktik ilegal yang merugikan rakyat.
“Kami ingin Presiden hadir di tengah masyarakat yang sesungguhnya, bukan hanya dalam lingkaran pemerintahannya saja,” tutup Andi.
Pesan dari GAASS ini menjadi pengingat bahwa kunjungan seorang pemimpin negara semestinya tak hanya sebatas simbolik, tapi juga menjadi sarana untuk menyelami dan menjawab jeritan hati rakyat yang dipimpinnya.
