SUARA MERDEKA INDONESIA, Jakarta – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih terjadi di Provinsi Bengkulu menuai kritik keras dari berbagai pihak. Kali ini, suara lantang datang dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas PGRI Palembang, Wirandi, yang menyoroti langsung kinerja PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dalam mendistribusikan BBM ke wilayah tersebut.
Dalam wawancara terbarunya, Wirandi menyatakan bahwa keterlambatan dan kekacauan distribusi BBM bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan kegagalan sistemik yang harus segera ditindaklanjuti.
“Adanya keterlambatan distribusi BBM ke Provinsi Bengkulu merupakan salah satu bentuk kelalaian dari pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel dalam pengawasan distribusi BBM di wilayah ini. Selain itu, dugaan kuat bahwa BBM justru mengalir ke Pertamini di berbagai wilayah dengan harga jual tinggi, memperlihatkan distribusi yang tidak tepat sasaran dan membuka ruang praktik kotor oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Wirandi menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak langsung yang dirasakan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah seperti sopir angkutan, pedagang kecil, dan petani. Menurutnya, krisis BBM telah berubah menjadi krisis logistik yang berimbas pada produktivitas masyarakat.
“Krisis BBM ini bukan soal bensin saja, tapi soal perut rakyat. Harusnya ini jadi panggilan darurat bagi para pemimpin daerah dan manajemen Pertamina. Rakyat tidak boleh dibiarkan antre, apalagi dirugikan karena ulah kelalaian distribusi,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi bersama PT Pertamina Bengkulu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan bahwa kelangkaan BBM tak bisa sepenuhnya disalahkan pada pendangkalan alur laut Pelabuhan Pulau Baai. Ia menilai antrean panjang kendaraan sudah terjadi jauh sebelum masalah pelabuhan mencuat ke publik.
Dikutip dari bengkuluprov.go.id, perwakilan Pertamina Bengkulu, Fauzan, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa distribusi BBM saat ini memang mengalami hambatan karena kapal tanker tidak dapat bersandar, sehingga penyaluran dialihkan melalui darat dari Lubuk Linggau dan Jambi. Namun, ia juga mengakui jalur kereta api dari Palembang ke Lubuk Linggau tengah mengalami gangguan operasional yang menyebabkan pasokan sempat kosong.
Menanggapi situasi ini, Presiden BEM PGRI Palembang dengan tegas meminta agar pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel bertanggung jawab atas kelangkaan BBM dan segera mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional.
“Kami menuntut Pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel untuk mundur dari jabatannya. Krisis ini menandakan kegagalan dalam pengawasan distribusi BBM dan ketidakpekaan terhadap kebutuhan mendasar masyarakat,” pungkas Wirandi.
