SUARA MERDEKA INDONESIA, Jakarta — Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) yang dipimpin oleh Andi Leo melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Jakarta, menuntut pengusutan tuntas terhadap dugaan kuat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di tubuh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Sumatera Selatan. (05/06/2025)
Dalam aksinya, GAASS membawa sejumlah poster dan spanduk bertuliskan tuntutan untuk mengusut indikasi penyelewengan anggaran dana hibah dan sponsorship yang total nilainya mencapai Rp32,79 miliar. Dana tersebut berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Sumsel dan bantuan berbagai perusahaan BUMN dan swasta di Sumsel.
Rincian Dana yang Diduga Sarat Penyimpangan:
Dana Hibah dari Pemprov Sumsel (2023): Rp16 miliar
Bantuan dari perusahaan-perusahaan:
• PT Bukit Asam: Rp10 miliar
• Bank Sumsel Babel: Rp4,2 miliar
• PT OKI Pulp and Paper: Rp1,2 miliar
• PT Bank Mandiri: Rp1 miliar
• PT Semen Baturaja: Rp100 juta
• PT Pusri: Rp100 juta
• PT KAI: Rp100 juta
• Donatur lainnya: Rp92,7 juta
Total dana yang dipersoalkan: Rp32,79 miliar
Menurut GAASS, penggunaan dana-dana tersebut terindikasi tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara wajar. Pelaporan keuangan KORMI Sumsel disebut janggal, dan dikhawatirkan telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik.
“Kami datang langsung ke KPK RI hari ini karena melihat ada indikasi kuat penyimpangan dana rakyat di tubuh KORMI Sumsel. Ketua KORMI, Hj. Samantha Tivani Herman Deru, harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” tegas Andi Leo di hadapan awak media.
Dalam pernyataannya, GAASS mendesak KPK untuk segera:
1. Membentuk tim penyelidikan khusus terkait dugaan KKN di KORMI Sumsel
2. Memanggil dan memeriksa Ketua KORMI Sumsel, Hj. Samantha Tivani
3. Melakukan audit forensik terhadap dana hibah dan bantuan korporasi dari tahun 2021 hingga 2024
4. Membekukan sementara aktivitas KORMI Sumsel hingga proses hukum dan audit selesai
“Ini bukan isu yang kami goreng, tapi fakta lapangan yang kami telusuri dan dokumentasikan. Rakyat Sumsel punya hak tahu, dan negara wajib turun tangan,” tambah Andi Leo.
GAASS menegaskan bahwa aksi ini baru awal. Mereka siap menggelar aksi lanjutan di Palembang dan berbagai titik strategis nasional bila KPK tidak segera menindaklanjuti laporan ini.
“Jika penegak hukum diam, kami yang akan bersuara lebih keras. Ini bukan hanya soal korupsi, ini soal menyelamatkan uang rakyat dan marwah lembaga publik,” pungkasnya.
