SUARA MERDEKA INDONESIA, Jakarta – Gelagat penyimpangan dana publik di tubuh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumsel semakin kuat tercium. Sorotan tajam kini mengarah pada Ketua Umum KORMI Sumsel, Hj. Samantha Tivani HD, yang juga merupakan putri dari Gubernur Sumsel, Herman Deru.
Dalam wawancara eksklusif bersama media Suara Merdeka Indonesia, Andi Leo, Ketua Umum Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS), mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan menyelidiki penggunaan dana hibah yang diduga diselewengkan dalam pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VI tahun 2021 lalu.
“Faktanya, puluhan miliar rupiah mengalir ke KORMI Sumsel yang dipimpin langsung oleh anak Gubernur. Dugaan nepotisme dan penyalahgunaan anggaran sangat terang. Negara harus hadir, bukan diam,” tegas Andi Leo di Jakarta, Selasa (28/5).
Berdasarkan data resmi yang berhasil dihimpun GAASS dan hasil audit terbuka:
• KORMI Sumsel menerima hibah Rp18 miliar dari APBD Sumsel untuk pelaksanaan FORNAS VI 2021.
• Selain itu, terdapat tambahan sponsor dari tujuh BUMN/BUMD senilai Rp16,79 miliar, sehingga total dana mencapai Rp34,79 miliar.
• BPK menemukan kekurangan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp33,29 juta, di mana Rp15,2 juta belum dikembalikan hingga saat ini.
“Ini bukan hanya persoalan administrasi. Ini adalah dugaan penggelapan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Bila bukan anak gubernur, saya yakin proses hukumnya sudah berjalan,” lanjut Andi.
Jika terbukti terjadi penyimpangan, Samantha Tivani HD bisa dijerat dengan:
• Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi: Penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri/kelompok.
• Ancaman: Hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp1 miliar.
• Potensi pelanggaran etika dan moral sebagai penerima fasilitas publik karena relasi kekuasaan langsung dengan kepala daerah saat itu (ayahnya sendiri).
Andi Leo juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Sumsel serta terindikasinya praktek nepotisme yang sangat mencolok.
“Ada kepentingan politik dinasti yang menutup transparansi di Sumsel. Rakyat harus tahu: uang mereka diduga dipakai untuk memoles citra keluarga penguasa,” tambahnya.
GAASS secara resmi menuntut:
1. KPK agar membuka penyelidikan terhadap KORMI Sumsel dan menelusuri aliran dana hibah & sponsor.
2. BPK dan BPKP melakukan audit investigatif khusus terhadap seluruh pelaksanaan FORNAS VI.
3. Pemeriksaan terhadap Samantha Tivani HD sebagai Ketua Umum KORMI dan seluruh jajaran penerima hibah.
“Siapapun yang terlibat harus diperiksa, baik itu Samantha Tivani maupun pejabat yang menyalurkan dana. Negara ini bukan milik keluarga tertentu,” tutup Andi Leo.
