SUARA MERDEKA INDONESIA, Palembang — Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Ogan Komering Ilir (IMOKI), Medi Susanto, dengan tegas mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI) agar segera memeriksa Kepala Inspektorat OKI, Syaparudin, S.Pd., M.Si., yang diduga terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) selama proses pencairan dana BOS dan Dana Desa di lingkungan pemerintah OKI.
Dugaan serius ini terungkap lewat laporan masyarakat dan pemberitaan media lokal, salah satunya dari Kitoupdate.com, dengan artikel berjudul:
“Inspektur Inspektorat OKI Dituding Bermain Pungli, Benarkah?”Tayang pada Rabu, 22 Mei 2024.
Link sumber: https://www.kitoupdate.com/inspektur-inspektorat-oki-dituding-bermain-pungli-benarkah/
Dalam laporan tersebut, terindikasi adanya pemotongan dana yang tidak sah kepada ASN dan kepala desa, dengan nilai pungli yang dilaporkan berkisar Rp3.000 hingga Rp5.000 per transaksi. Dugaan praktik ini disebut telah berlangsung sejak tahun 2023 hingga awal 2025.
Medi Susanto menekankan bahwa Kejari OKI tidak boleh tinggal diam.
“Kami minta Kejaksaan Negeri OKI segera turun tangan. Ini bukan sekadar pelanggaran etika birokrasi, tetapi dugaan pelanggaran hukum yang merugikan rakyat dan negara,” tegasnya.
Tak hanya itu, IMOKI juga meminta Bupati OKI untuk tidak bersikap pasif.
“Sebagai kepala daerah, Bupati OKI wajib mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi dan menonaktifkan pejabat yang terseret dalam dugaan pelanggaran hukum. Jangan ada pembiaran,” lanjut Medi.
IMOKI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk dengan rencana menggelar aksi unjuk rasa di Palembang dan Kejari OKI sebagai bentuk desakan terhadap aparat penegak hukum di daerah agar bertindak cepat dan transparan.
“Kasus ini adalah ujian bagi integritas penegakan hukum di daerah. Jika tidak segera ditindak, kami akan pastikan kasus ini sampai ke pusat dan menjadi perhatian nasional,” pungkas Medi Susanto.
